Terkini.News | Jakarta — Kebijakan Dinas Pendidikan di Makassar yang menerapkan sistem belajar dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi siswa SD, SMP hingga SMA dengan alasan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kini mendapat sorotan tajam. Kebijakan itu dinilai tidak memiliki dasar kajian ilmiah yang kuat, justru merugikan hak-hak peserta didik.
Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menegaskan kebijakan tersebut dibuat tanpa bukti nyata di lapangan. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada gejolak global yang menyebabkan kekurangan minyak akibat perang di Timur Tengah. Mobilisasi transportasi umum, kendaraan pribadi, hingga distribusi barang di seluruh Indonesia masih berjalan lancar. Jika memang terjadi kelangkaan, seharusnya yang diselesaikan adalah penyediaan pasokan BBM, bukan justru memindahkan beban kepada dunia pendidikan.
"Membuat kebijakan itu harus ada dasar kajian ilmiah yang jelas. Jangan hanya penafsiran yang tidak terukur, lalu dibuat kebijakan sehendak hati. Ini justru menghambat kepentingan pelayanan publik sendiri dan tidak berkelanjutan," ujar Mukhsin Nasir kepada awak media, Senin (14/9/2026)
Mukhsin juga mempertanyakan logika kebijakan tersebut. Di saat masyarakat justru membutuhkan pelayanan pendidikan yang optimal, kebijakan ini malah merampas hak anak-anak untuk belajar secara langsung di sekolah. Tidak semua siswa memiliki akses memadai untuk pembelajaran daring. Jika pun harus menerapkan sistem belajar di rumah, itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat nyata seperti bencana alam, bukan karena alasan yang belum tentu berdampak langsung.
"Kebijakan ini harus segera dicabut oleh Gubernur. Kalau tidak, kepala dinas di daerah lain bisa ikut-ikutan membuat aturan serampangan dengan alasan yang tidak jelas. Jangan sampai kebijakan yang tidak berdasar ini justru membuat rakyat gelisah dan marah," tegasnya.
Lebih lanjut, Mukhsin menyoroti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar turun tangan dan bertanggung jawab. Alih-alih membuat kebijakan pembatasan yang merugikan rakyat, pemerintah seharusnya memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh wilayah negara. Jangan membuat rakyat panik karena alasan yang belum tentu nyata.
"Masa negara orang lain berperang, kita yang malah panik dan ikut membuat rakyat panik sendiri. Harusnya pemerintah bekerja keras menjamin ketersediaan energi, bukan melimpahkan beban ke dunia pendidikan," tambahnya.
Mukhsin menegaskan, kritik ini disampaikan semata-mata agar kebijakan pemerintah tidak merugikan kepentingan rakyat. Pemerintah harus berani mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki dasar kajian yang jelas dan justru merugikan kepentingan publik.
