Terkini.News | Jakarta — Politisi DPP Partai Golkar, Dr. Dian Assafri Nasai, S.H., M.H., melontarkan kritik keras terhadap munculnya wacana mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029. Ia menilai isu tersebut tidak layak diproduksi menjadi konsumsi politik apabila tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas.
Dian menegaskan, demokrasi bukan arena untuk melempar spekulasi kekuasaan, apalagi membangun persepsi bahwa pergantian pemerintahan dapat dilakukan sebelum waktunya hanya karena kepentingan politik kelompok tertentu.
“Jangan jadikan demokrasi sebagai permainan elite. Pemilu bukan tombol yang bisa ditekan kapan saja ketika ada kepentingan kekuasaan. Kalau memang mencintai demokrasi, hormati konstitusi, hormati mandat rakyat dan berhenti memainkan isu yang hanya membuat masyarakat gaduh,” tegas Dian, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, setiap pejabat maupun tokoh politik harus memahami konsekuensi dari pernyataan yang disampaikan kepada publik. Pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu, kata Dian, bukan sekadar percakapan politik biasa karena dapat membentuk persepsi publik mengenai stabilitas pemerintahan dan arah politik nasional.
Ia menilai politik yang sehat seharusnya berbasis gagasan, program dan solusi, bukan manuver untuk membuka jalan menuju perebutan kekuasaan.
“Kalau punya gagasan, sampaikan. Kalau menemukan kebijakan yang salah, kritik. Kalau melihat penderitaan rakyat, perjuangkan. Tetapi jangan lempar isu percepatan Pemilu hanya untuk mengukur reaksi publik atau membuka ruang bagi ambisi politik. Itu cara berpolitik yang sangat tidak sehat,” ujarnya.
Dian mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Karena itu, seluruh proses politik, termasuk pergantian kepemimpinan nasional, harus berjalan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Ia menilai upaya membangun wacana pergantian kekuasaan di luar mekanisme demokratis justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
"Jangan rusak kepercayaan rakyat hanya karena nafsu berkuasa. Negara ini bukan milik partai, bukan milik kelompok, dan bukan milik segelintir elite. Negara ini milik rakyat. Kekuasaan harus diperoleh melalui jalan konstitusional, bukan melalui tekanan, provokasi atau permainan opini,” kata Dian dengan nada tegas.
